{"id":557,"date":"2025-07-22T07:51:33","date_gmt":"2025-07-22T00:51:33","guid":{"rendered":"https:\/\/provisio-id.com\/provisioconsulting\/?p=557"},"modified":"2025-07-22T07:51:34","modified_gmt":"2025-07-22T00:51:34","slug":"ppn-transaksi-digital-luar-negeri-kini-wajib","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/provisio-id.com\/provisioconsulting\/ppn-transaksi-digital-luar-negeri-kini-wajib\/","title":{"rendered":"PPN Transaksi Digital Luar Negeri Kini Wajib"},"content":{"rendered":"\n

Tax Consultant Jakarta<\/a> – PPN Transaksi Digital Luar Negeri Kini Wajib! Ini Fakta Perpres 68\/2025 & Cara Kerjanya di Indonesia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Wah, ada kabar baru nih buat para pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi digital internasional! Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) udah resmi diterbitkan. Kalau lu merasa bingung atau belum tahu, ini kabar yang bisa banget berpengaruh pada bisnis digital lu, terutama yang berhubungan dengan transaksi lintas batas negara. Jadi, wajib banget buat lu tahu gimana cara kerja peraturan baru ini, biar nggak ada kesalahan yang bikin rugi.<\/p>\n\n\n\n

Apa Itu SPP-TDLN?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

SPP-TDLN adalah sistem baru yang dibentuk untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital yang melibatkan pertukaran barang, data, atau layanan melalui internet. Selama ini, transaksi digital internasional sering kali lolos dari pemungutan pajak, karena nggak ada sistem yang efektif untuk mengaturnya. Nah, lewat peraturan ini, Indonesia mulai ngambil langkah serius buat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor digital.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Pasal 1 Perpres No. 68 Tahun 2025, SPP-TDLN ini bakal mengatur semua transaksi digital yang dilakukan di luar negeri, yang melibatkan media elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Jadi, kalo sebelumnya transaksi digital internasional cenderung nggak kena pajak, mulai sekarang, semua transaksi itu wajib dikenakan PPN.<\/p>\n\n\n\n

Tujuan Diciptakannya SPP-TDLN<\/strong><\/p>\n\n\n\n

SPP-TDLN nggak cuma dibuat untuk menambah penerimaan negara aja, bro. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak<\/strong>: Sistem ini diharapkan bisa bikin pemungutan pajak atas transaksi digital internasional lebih efisien dan efektif. Gak ada lagi transaksi internasional yang lolos dari pajak!<\/li>\n\n\n\n
  2. Mengembangkan Sistem Pemungutan yang Unik<\/strong>: Gimana caranya sistem ini bisa menangani transaksi <\/a>digital lintas batas yang terus berkembang? Jawabannya ada di SPP-TDLN, yang dirancang khusus buat itu.<\/li>\n\n\n\n
  3. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak<\/strong>: Dengan adanya sistem ini, diharapkan makin banyak pelaku transaksi digital internasional yang patuh terhadap kewajiban pajaknya.<\/li>\n\n\n\n
  4. Meningkatkan Pendapatan Negara<\/strong>: Gak cuma nambah uang buat negara, tapi juga menyederhanakan cara pemungutan pajaknya, bikin prosesnya lebih mudah dan praktis.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Siapa yang Mengelola SPP-TDLN?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Implementasi dari SPP-TDLN ini ditangani oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara, anak perusahaan BUMN yang bergerak di sektor teknologi layanan keuangan dan sistem pembayaran. PT Jalin punya peran besar dalam mengembangkan dan mengoperasikan sistem pemungutan pajak digital ini, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perpres 68\/2025.<\/p>\n\n\n\n

    Kenapa PT Jalin? Ya, karena mereka memiliki teknologi yang tepat untuk menjalankan sistem pemungutan pajak ini. Selain itu, mereka juga sudah punya sistem yang bisa langsung diakses untuk menjalankan SPP-TDLN dengan aman dan efisien. Tanpa teknologi yang pas, nggak mungkin SPP-TDLN ini bisa jalan lancar.<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    baca juga<\/p>\n\n\n